Menilik Kebijakan Mahkamah Agung terhadap Kaesang, Apakah Sudah Sejalan dengan Konstitusi Indonesia?

Oleh: Queen Rania Abdullah / D1A022262

Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo, mengejutkan banyak pihak dengan keputusannya untuk maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah. Langkah ini menambah dinamika politik di Indonesia, mengingat popularitas dan pengaruh keluarga Jokowi. Keputusan Kaesang ini menimbulkan berbagai spekulasi, termasuk mengenai independensi Mahkamah Agung (MA). Dalam candaan publik, MA bahkan dijuluki sebagai "Mahkamah Adik" karena keterkaitannya dengan sosok Kaesang sebagai adik dari Gibran Rakabuming Raka, yang juga aktif di dunia politik.

Candaan ini semakin mengemuka ketika Mahkamah Konstitusi (MK) dijuluki sebagai "Mahkamah Kakak", merujuk pada putusan-putusan MK yang seolah-olah menguntungkan kakak Kaesang, Gibran Rakabuming Raka. Isu ini mengundang perdebatan tentang independensi lembaga hukum dan keadilan dalam politik Indonesia. Banyak yang mempertanyakan apakah keputusan-keputusan penting dalam pengadilan dipengaruhi oleh hubungan keluarga atau tekanan politik.

Polemik ini menekankan pentingnya transparansi dan integritas dalam sistem peradilan, terutama ketika anggota keluarga pejabat tinggi negara terlibat dalam kontestasi politik. Meskipun sebagian besar masyarakat menganggap ini sebagai lelucon politik, ada kekhawatiran serius mengenai dampaknya terhadap kepercayaan publik terhadap lembaga hukum di Indonesia.

Dengan Kaesang yang kini terjun ke politik, sorotan tidak hanya tertuju pada kampanyenya, tetapi juga pada bagaimana sistem hukum Indonesia menangani isu-isu yang melibatkan tokoh-tokoh penting dalam keluarga presiden. Pemilihan Gubernur ini bukan sekadar ajang pertarungan politik, tetapi juga ujian besar bagi kepercayaan publik terhadap integritas sistem peradilan di Indonesia.

Pengaruh keluarga dan politik yang meresap ke dalam lembaga hukum bisa mengancam konstitusi dan prinsip demokrasi Indonesia. Publik berharap Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) dapat menjaga netralitas dan integritasnya demi memastikan keadilan dan kestabilan demokrasi.

Dengan demikian, mampukah MA dan MK menunjukkan bahwa mereka dapat berdiri di atas kepentingan politik dan mempertahankan keadilan, atau justru memperkuat stereotip "Mahkamah Adik" dan "Mahkamah Kakak"? Hanya waktu yang bisa menjawab.