COVID-19 : Kebijakan Pemprov NTB Perlu Melihat Dampak Ekonomi

COVID-19 : Kebijakan Pemprov NTB Perlu Melihat Dampak Ekonomi



Oleh Zaky.arr

Baru-baru ini kebijakan Pemprov NTB mengenai libur sekolah & perguruan tinggi serta tempat wisata di lockdown dan lain sebagainya mulai berlaku hari ini dan kita boleh sepakat dengan hal itu.

Namun sampai saat ini, pemerintah  belum membuat kebijakan turunan lainnya.Misal adanya kebijakan diberikannya kompensasi & subsidi bagi UMKM yang memiliki beban utang di Bank maupun Non Bank/lembaga keuangan. Dimana UMKM tersebut mendapat impact dari sektor-sektor yang ditutup selama 2 minggu kedepan.

Kemudian Bagaimana jadinya jika yang bekerja di UMKM lebih dulu berdampak covid19.  Salah satunya Industri daur ulang sudah mulai lumpuh sejak mulainya terjangkit di Wuhan dan secara umum di Cina. Karena pasar paling besar daur ulang di Cina.

Contoh Bali sudah kehilangan wisatawan mancanegara. Kalau tidak ada kompensasi & subsidi maka travel, hotel, guide, jasa wisata lainnya akan mengalami kebangkrutan. Termasuk UMKM yang menerima dampak adanya  wisatawan tersebut akan kena juga nantinya.

Sehingga perlu adanya kebijakan lainnya bukan hanya soal kesehatan & pendidikan. Tapi bidang ekonomi juga diperlukan. Misal koordinasi Pemerintah dengan swasta seperti finance atau lembaga keuangan lainnya yang memberi pinjaman terhadap UMKM.

Lembaga keuangan tersebut perlu melihat secara sosiologis apakah pelaku UMKM yang memiliki beban hutang terdampak musibah covid19 atau tidak. Sehingga pelaku UMKM yang terdampak perlu memberikan keringanan minimal keringanan waktu.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

IMPLIKASI CINTA SEBAGAI SUATU CACAT KEHENDAK DALAM PERJANJIAN

Menilik Kebijakan Mahkamah Agung terhadap Kaesang, Apakah Sudah Sejalan dengan Konstitusi Indonesia?